Gayus: John Grice adalah Agen CIA

JAKARTA (Arrahmah.com) - Beberapa saat seusai divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus memberikan keteragan mengejutkan seputar keterlibatan agen CIA dalam pembuatan paspor palsunya.

"Satu hal lagi, berdasarkan cerita John Grice kepada saya, John Grice adalah agen CIA dan semua kegiatannya diketahui dan direstui seorang anggota Satgas (Mafia Hukum)," kata Gayus dikutip Tribunnews.com, Rabu, (19/1/2011).

Sebagaimana diketahui, John Jerome Grice, diduga terkait dengan pemalsuan paspor Gayus atas nama Sony Laksono. Paspor inilah yang dipakai Gayus berpelesiran ke luar negeri.

Lanjutkan Membaca ...

Daftar 151 Wajib Pajak yang Ditangani Gayus

JAKARTA--MICOM: Gayus Tambunan telah divonis tujuh tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan dalam kasus mafia pajak, kemarin.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah memberikan data 151 perusahaan yang masalah pajaknya ditangani Gayus ke Mabes Polri. Berikut daftar 151 perusahaan yang masalah pajaknya ditangani Gayus.

1. A Rahma Abbas

2. BUT Chevron Indonesia Company

3. BUT MOHG Management Ple Ltd

Lanjutkan Membaca ...

Ajaib, Gayus Hanya Di Vonis 7 Tahun

Gayus memang tergolong makhluk yang sangat ajaib, walaupun seluruh rakyat Indonesia marah terhadap pegawai Ditjen Pajak ini, kenyataannya hakim hanya mengganjar Gayus 7 tahun penjara.

Menanggapi keputusan majelis hakim itu, Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis, merasa kecewa. Di mana Gayus Tambunan hanya divonis 7 tahun penjara. Vonis Gayus telah merusak tananan hukum di Indonesia. "Kita kecewa. Ini kan kasus yang melibatkan banyak pihak. Ini bener-benar merusak tatanan hukum kita," kata Todung di LBH Jakarta, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (19/1).

Lebih lanjut, Todung mengatakan, "Apabila korupsi tidak dihukum seberat-beratnya, maka orang tidak akan takut dan terus korupsi berulang-ulang, karena tidak takut dengan hukumannya", ucap Todung.

Lanjutkan Membaca ...

Inilah Penyebab Kepala Daerah Lakukan Korupsi

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komis II DPR Ganjar Pranowo menegaskan bahwa sistem pemilihan Pemilukada perlu dievaluasi karena selalu mendorong orang untuk melakukan korupsi.

"Saya melihat sebenarnya sistemnya mendorong. Kalau sistem rekruitmennya masih seperti ini ya masih akan banyak," ujar Ganjar di Jakarta, Selasa (18/1/2011).

Menurut politisi PDIP itu yang mendorong para kepala daerah itu untuk korupsi adalah keharusan untuk mengembalikan modal setelah menghabiskan banyak biaya pada saat pemilihan.

Lanjutkan Membaca ...

Bisakah Kasus Gayus Pakai Pembuktian Terbalik

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hari lalu menyampaikan sejumlah instruksi guna menuntaskan kasus terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan. Sejumlah kalangan mengusulkan agar kasus ini diselesaikan dengan mengunakan metode pembuktian terbalik. Artinya, Gayus lah yang harus membuktikan dari mana asal usul uang dalam rekeningnya.

Sayangnya dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketentuan soal pembuktian terbalik ini tidak ada. Artinya orang yang mendalilkanlah yang harus membuktikan dari masa asal-usul uang itu sehingga si Gayus bisa dihukum.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menjelaskan bahwa memang ada ketentuan pembuktian terbalik tapi itu hanya ada dalam Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang.

Lanjutkan Membaca ...

Dapatkah 12 Instruksi Presiden Menghabisi Gayus?

Presiden SBY tak tahan mendapatkan kritikan yang pedas dari berbagai kalangan, karena dinilai tidak tegas terhadap Gayus, dan penanganan para koruptor lainnya yang tidak jalan. Bahkan sangat terasa pemerintah SBY dipermainkan oleh para pelaku korupsi dan koruptor seperti Gayus. Sehingga, pengadilan menjadi ajang ujuk gigi para koruptor, seperti yang dipertontonkan Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kemudian, Presiden SBY mengeluarkan 12 perintah untuk mempercepat penuntasan kasus mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus HP Tambunan. Presiden SBY juga memberikan tenggat waktu satu pekan. Terhitung sejak dikeluarkannya perintah. Diantara perintah Presiden itu,

Lanjutkan Membaca ...

Musibah, 1 dari 2 Gubernur di Indonesia Tersangka Korupsi

Jakarta (voa-islam.com) Innalillahi Wa Inna Ilayhi Roji'un...

Berita duka menjadi kado bagi bangsa Indonesia, apalagi kalau bukan kabar resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang mencatat sebanyak 17 dari 33 pimpinan daerah tingkat I atau gubernur (di Indonesia lho..) berstatus tersangka. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sejumlah kasus yang melibatkan kepala daerah masih terus bergulir. Kasus terakhir yang baru saja diselesaikan adalah rencana penonaktifan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin. Agusrin diduga terlibat korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp23 miliar.

Saya setiap minggu menerima tersangka baru. Baru tiga bulan menjabat jadi kepala daerah, jadi tersangka.

-- Gamawan Fauzi

Gamawan mencatat, dua orang gubernur yaitu Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah dan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin masih menjalani proses hukum sampai saat ini atas kasus yang sama, dugaan korupsi. Nama 17 gubernur ini masuk dalam daftar 155 kepala daerah yang sedang menjalani proses hukum sampai saat ini.

Lanjutkan Membaca ...

Upload lagu "Gayus", Bona diteror

Gorontalo, Pelantun lagu "Andai Aku Jadi Gayus", Bona Paputungan, mengaku diteror seorang penelpon tidak dikenal, yang mengatasnamakan dirinya sebagai anggota Detasemen Khusus (Densus). Video Youtube yang sempat ramai diberitakan Sabtu (16/1), berkembang menjadi teror atas nama keamanan nasional, demikian alasan si peneror. Lagu itu menggambarkan sepak terjang Gayus yang bebas melakukan apapun, meski menjadi tersangka kasus penggelapan pajak.

Lagu yang diposting di Youtube pada 14 Januari dan berdurasi 4 menit 47 detik itu, kini diunggah oleh lebih dari ratusan ribu pengunggah. Namun niat menyindir Gayus melalui parodi lagu tersebut, kini Bona yang mantan napi ini terancam keselamatan keluarganya, penelpon tersebut menyalahkan Bona atas lagunya yang telah beredar luas di dunia maya dan diberitakan berbagai media. Bahkan dari pembicaraan yang berhasil terekam, Bona merasa penelpon tersebut telah mengancam keselamatan jiwanya dan keluarganya.

Lanjutkan Membaca ...

Gayus : Ada 6 Modus Kebobrokan Instansi Pajak

Hari-hari ini semua pejabat dan pegawai pajak, pasti merasa panas dingin dengan celotehan Gayus, yang menyingkap borok-borok di isntansi itu. Ini semuanya merupakan bukti betapa bobrok aparat dan intansi yang selama ini telah menjadi tulang punggung negara.

Seperti diungkap oleh terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan membeberkan 6 modus kebobrokan di instansi pajak. Namun, sayang keterangan Gayus rupanya tidak digubris oleh tim penyidik independent. Apa yang diungkapkan Gayus itu, justru tidak mendapatkan respon yang memadai dari aparat penegak hukum.

"Timbul tanda tanya besar di pikiran saya, apakah tidak diexposenya mafia pajak yang sebenarnya terjadi di Ditjen Pajak ataupun pajak, apa karena Ditjen Pajak memang bersih atau ada settingan supaya melokalisir perkara saya saja yang diproses? Atau polri tak mampu bekerja profesional dan maksimal untuk ungkap mafia pajak sebenarnya?" kata Gayus dalam pembacaan pledoi di PN Jaksel, Senin (3/1/2011).

Lanjutkan Membaca ...

Gayus : Penyidik Independen Polri Tidak Berhati Nurani

Di depan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, Gayus menyatakan unek-uneknya, dan ini pernyataan tentang Polri. Pernyataan Gayus itu lebih menunjukkan sikapnya yang tidak percaya kepada Polri.

Gayus Tambunan kesal kepada penyidik tim independen Polri. Dia sudah mengungkapkan sejumlah kasus pajak, tetapi tidak juga diselidiki. Padahal kasus-kasus tersebut adalah kasus besar yang melibatkan uang triliunan rupiah.

"Penyidik tim independen tidak gentleman, tidak punya hati nurani, dan tidak peka. Saya tidak habis pikir kenapa penyidik seperti itu," kata Gayus dalam pembacaanya pledoinya berjudul 'Indonesia Bersih, Polisi dan Jaksa Risih, Saya Tersisih' di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta, Senin (3/1/2011).

Lanjutkan Membaca ...